Realisasi Anggaran DKI Dipuji Presiden Jokowi: Jakarta Sudah 70-90 Persen, Yang Lain 10-15 Persen Bahkan Bansos 0 Persen!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus berupaya menghindari ancaman resesi yang sudah di depan mata. Di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 2,97 persen. Kemudian pada kuartal kedua minus 5,3 persen. Jika pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini kembali minus, Indonesia jatuh ke jurang resesi.
Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi APBD. Belanja daerah diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jokowi pun menyebut beberapa daerah yang belanjanya masih rendah. Misalnya Sumatera Utara (Sumut) dan Bengkulu. Sedangkan provinsi yang sudah tergolong tinggi realisasi APBD-nya di antaranya adalah DKI Jakarta dan Sumatera Barat (Sumbar).
Jokowi pun memberi pujian khusus kepada Pemprov DKI Jakarta yang cepat dalam merealisasikan anggaran. Ia meminta daerah-daerah lain untuk mengikuti langkah DKI Jakarta.
"DKI Jakarta untuk barang dan jasa sudah tinggi, 78 persen. Kemudian (belanja) modal sudah 92 persen. Saya kira yang lain-lain, tolong terutama yang (realisasi anggaran) berada di angka-angka 15 persen, masih 10 persen, apalagi yang bansos masih 0 persen, betul-betul dilihat benar angka-angka ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas dengan para gubernur, Selasa (1/9).
"Realisasi APBD ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, kabupaten/kota, kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan. Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal belanja bansos segera terealisasi," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun ini mengalami kontraksi yang sangat dalam, minus 5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy), ancaman resesi pun membayangi. Ini pertama kalinya perekonomian Indonesia kembali mengalami kontraksi setelah krisis ekonomi tahun 1999.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai, sulit rasanya perekonomian bisa pulih dengan cepat di kuartal selanjutnya. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia juga belum mencapai puncak.
"Mengingat sampai sejauh ini pandemi COVID-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, besar kemungkinan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada triwulan mendatang, walaupun tak sedalam triwulan kedua. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi," ujar Faisal seperti dikutip kumparan dalam blognya faisalbasri.com, Sabtu (8/8).
Faisal juga menyarankan agar pemerintah tak memaksakan diri untuk terhindar dari resesi dengan mengutamakan pemulihan ekonomi daripada pengendalian COVID-19 itu sendiri. Menurut dia, jika hal ini dipaksakan, resesi di Indonesia bisa lebih panjang.
"Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19. Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar," jelasnya.
Pemerintah diminta untuk realistis, dengan cara mengendalikan COVID-19 terlebih dulu. Sehingga perekonomian bisa kembali positif pada kuartal IV tahun ini.